IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAPENDA KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN KAMPAR

Yulanda, Resti (2023) IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAPENDA KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN KAMPAR. Other thesis, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Text 1. RESTI YULANDA (1974201015).pdf Download (13MB)

Abstract

Pajak reklame mempunyai potensi yang besar dengan sistem pengawasan yang optimal sehingga banyak penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemungutan pajak reklame. Banyak objek reklam ilegal yang tidak memliki izin salah satunya reklame telepon seluler (ponsel) yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Prof. M. Yamin, SH, Jalan D.I Panjaitan dan beberapa ruas jalan lainnya. Dalam kegiatan penertiban itu terdapat pengguna reklame yang tidak membayar pajak. Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian yang pertama yaitu Bagaimana Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, yang kedua yaitu Apa Saja Hambatan yang di Hadapi Bapenda dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Observasi/survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi, menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok, sedangkan sifatnya deskriptif analitis. Hasil pembahasan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengawasan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik karena masih banyak wajib pajak belum terdata atau tidak sesuai dan masih ada beberapa faktor hambatan membuat pelaksanaan pemungutan pajak reklame belum berjalan maksimal. Hambatan dalam pemungutan pajak reklame yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia atau jumlah anggota untuk melakukan pemungutan atau melakukan razia reklame ilegal, hambatan lainnya yaitu database yang jauh dari standar internasional. Untuk megatasi hambatan tersebut yaitu sebaiknya Bapenda Kabupaten Kampar lebih meningkatkan proses pemungutan pajak reklame agar tidak terjadinya kesalahan dilapangan dengan yang ada dikomputer, sebaiknya Bapenda lebih meningkatkan sosialisasi agar wajib pajak tau pentingnya membayar pajak, sebaiknya Bapenda menambah jumlah anggota pemungutan pajak agar tidak terjadi pemasangan reklame ilegal, dan sebaiknya Bapenda merekrut para ahli yang memiliki pengetahuan di bidang informatika agar meningkatkan standarlisasi database yang lebih akurat.

Actions (login required)

View Item