IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Aditia, Fajar (2022) IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Other thesis, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Text 01. FULL TEXT (FAJAR ADITIA NIM.1874201009).pdf Download (16MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan negara hukum. hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum yang didasari dari Pancasila. Salah satu pokok yang mendapatkan perhatian dalam masyarakat adalah mengenai bagaimana perilaku polisi dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Jika kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh KUHAP diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka, maka ini akan berarti dilaksanakannya perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tersangka. Jika tidak, maka itu berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari tersangka. Terdapat dua rumusan masalah, Bagaimana implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingat penyidikan di polres Kampar, serta Apa saja kendala penyidik dalam implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di Polres Kampar. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi, Data yang digunakan adalah data primer yaitu dari hasil observasi, wawancara, pembagian angket dan dokumentasi. Hasil penelitian pertama, Berdasarkan dari hasil pembagian angket kepada tersangka, dapat dilihat bahwa ada hal-hal yang tidak menyeluru diterapkan kepada tersangka, menyikapi dari hasil pembagian angket ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Polres Kampar ada yang tidak propesional dalam melaksanakan hak-hak dari tersangka ini. Hasil penelitian yang kedua, Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Kurangnya pemahaman tersangka terhadap ketentuan hukum. untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Kata kunci : HAM, Hukum, Implementasi

Actions (login required)

View Item