PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR

Alfino, Rio (2022) PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR. Other thesis, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Text 01. FULL TEXT (RIO ALFINO NIM.1874201017).pdf Download (13MB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimanakah penegakkan hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar, kedua apa saja kendala dalam penegakan hukum dan upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu berupa data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar, dan data skundernya berupa Peraturan Perundang�undangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar terdiri dari proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang. Penegakan hukum yang kedua yaitu melalui jalur hukum yang diawali dengan proses penyelidikan yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan. Penegakan hukum yang ketiga yaitu mencabut laporan dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Kendala dalam penegakan hukum nya yaitu karena faktor stigma dari korban yang mengutamakan keutuhan rumah tangganya sehingga sering kali KDRT menjadi belarut-larut terjadi di dalam rumah tangganya dan demi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, temasuk sulitanya dalam pengumpulan bukti permulaan termasuk sulitnya mengungkapkan bukti-bukti yang diakibatkan sikap korban yang cenderung sulit untuk memberikan informasi atau keterangan dari korban yang ingin melanjutkan perkara Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan, KDRT.

Actions (login required)

View Item