Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Putusan MK.50/PUU-X/2012

Berliani, Annisa (2022) Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Putusan MK.50/PUU-X/2012. Other thesis, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Text 01. FULL TEXT (ANNISA BERLIANI NIM.1874201001).pdf Download (14MB)

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak konstitusional warga negara terhadap pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum oleh negara. Rumusan masalah yang diajukan yaitu pertama, mengapa pemohon mengajukan pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ke MK dan kedua, dasar pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan MK No. 50/PUU-X/2012 yang menolak permohonan pemohon. Menggunakan metode penelitian analisis normatif yuridis, dengan pola pendekatan ini kita dapat menguraikan dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum hak konstitusional warga negara terhadap pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum oleh negara. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan metode pendekatan secara konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, UU No. 2 Tahun 2012 dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat demi kepentingan bisnis oleh golongan tertentu sehinggan negara dianggap melegalisasikan perampasan tanah rakyat yang akan menyebabkan masyarakat golongan bawah menderita dan kedua, dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum. Menurut Hakim MK, meskipun negara memberi kesempatan kepada swasta untuk dapat ikut serta memenuhi kepentingan umum, namun negara tetap dapat menentukan kebijakan yang bersangkut paut dengan kepentingan umum, misalnya dalam menetapkan tarif tol yang dikelola oleh swasta, sehingga swasta tidak sepenuhnya dapat menentukan sendiri tarif jalan tol yang menjadi investasi dari yang bersangkutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaharuan dalam dalam menyusun Undang-Undang seharusnya lebih banyak mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat khususnya yang akan terkena dampak peraturan tersebut, sehingga tidak muncul gugatan dari masyarakat. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional, Kepentingan Umum

Actions (login required)

View Item