PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA

Maryani, Maryani (2021) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA. Other thesis, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Text MAYARNI-1774201031.pdf Download (9MB)

Abstract

Parkir sebagai elemen terpenting dalam transportasi, parkir beralih menjadi sumber dana yang potensial bagi pemerintah maupun swasta, namun di sisi lain perparkiran dimanfaatkan oleh oknum menggunakan lahan-lahan tertentu tanpa izin dari pihak berwenang, membuat tempat parkir ilegal dan mematok harga parkir sesuai keinginan, mengambil tepi jalan untuk dijadikan tempat parkir, yang pada akhirnya parkir menjadi hal meresahkan pengguna motor. Di Bangkinang Kota sering dijumpai praktik parkir liar dibahu jalan. Pemungutan parkir liar di Kabupaten Kampar, khususnya di daerah kota yang banyak penduduk seperti Kota Bangkinang sering kita jumpai petugas parkir di pusat perbelanjaan, perkantoran, pariwisata maupun tempat hiburan meminta tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Oleh alasan tersebut, muncullah permasalahan mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota, dan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam menertibkan pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Bangkinang Kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum banyak yang belum sesuai atau terlaksana sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah tersebut. hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah sumber daya manusia, Pihak pengelola parkir yang tidak menjalankan prosedur sesuai kesepakatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, dan Kurang adanya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah Melakukan pengawasan secara berkala, melakukan bimbingan dan arahan untuk juru parkir agar bersifat profesional. Kata Kunci: Pelaksanaan, Retribusi, Parkir

Actions (login required)

View Item